LABUHANBATU – Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, alokasi sebesar Rp43.998.920.000 untuk paket penyediaan biaya personel peserta didik sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu menjadi sorotan sejumlah aktivis masyarakat.
Anggaran tersebut tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 42676896 dan menjadi bagian dari program pendidikan tahun anggaran 2026. Sorotan yang muncul terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai dasar penghitungan serta rincian penggunaan anggaran tersebut.
Pemberitaan mengenai persoalan ini kembali muncul pada 13 September 2026 setelah sejumlah aktivis mempertanyakan informasi yang tersedia dalam RUP. Mereka menilai masyarakat membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai komponen anggaran, jumlah peserta didik yang menjadi dasar perhitungan, serta bentuk program yang dibiayai.
Kadisdik Berikan Klarifikasi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, memberikan penjelasan bahwa besaran anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan pemerintah pusat.
Menurut keterangan yang diberitakan Metro7, anggaran tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Abdi menjelaskan bahwa besaran alokasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat dan disesuaikan dengan jumlah peserta didik.
Ia menyebutkan bahwa dalam penganggaran, pihaknya menginput angka sesuai ketentuan dari kementerian. Untuk satuan pendidikan SD, angka yang disebutkan adalah sekitar Rp960.000 per peserta didik, sementara untuk SMP sebesar Rp1.170.000 per peserta didik.
Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai asal-usul dan mekanisme pengalokasian anggaran pendidikan.
Transparansi Menjadi Perhatian
Di sisi lain, sejumlah aktivis masyarakat tetap meminta agar informasi mengenai anggaran tersebut dapat dijelaskan secara lebih terbuka.
Aktivis N Azhari H. A. Md menyoroti perlunya informasi yang lebih detail mengenai dasar perhitungan anggaran serta penggunaan dana. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai jumlah peserta didik, sekolah yang menjadi penerima, serta program yang dilaksanakan menggunakan anggaran tersebut.
Sorotan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran. Namun, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran pendidikan yang nilainya cukup besar tersebut direncanakan dan dilaksanakan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Metro7 juga mencatat bahwa hingga September 2026 rincian realisasi paket tersebut belum terlihat secara lengkap dalam informasi publik yang mudah diakses. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu alasan munculnya pertanyaan mengenai progres pelaksanaan dan penyerapan anggaran.
Dinas Pendidikan Diharapkan Perkuat Keterbukaan
Persoalan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk terus memperkuat komunikasi publik mengenai program dan anggaran pendidikan.
Keterbukaan informasi dapat dilakukan melalui penyampaian rincian program, sasaran penerima, mekanisme pelaksanaan, serta perkembangan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan informasi yang lebih lengkap, masyarakat dapat mengetahui bahwa anggaran pendidikan tidak hanya dilihat dari besarnya nilai pagu, tetapi juga dari manfaat yang diterima peserta didik dan satuan pendidikan.
Transparansi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan anak-anak.
Menjadi Perhatian Dunia Pendidikan Labuhanbatu
Anggaran pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, setiap program yang menggunakan anggaran pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan sekolah.
Di Kabupaten Labuhanbatu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan sesuai regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung agenda tersebut.
Dengan adanya sorotan publik terhadap anggaran Rp43,9 miliar ini, masyarakat kini menunggu penjelasan dan informasi yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga : https://dinaspendidikankablabuhanbatu.com/labuhan-batu-sdn-15-rantau-selatan/
Pada akhirnya, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik serta mendukung peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Labuhanbatu.
